LIVE NEWSROOM 16.10.2026 Berita • Fakta • Perspektif
Inspirasi Anak Bangsa
BREAKING
Sigap, Satlantas Polres Rohul Evakuasi Pohon Tumbang di Jalan Lingkar Kilo Meter 4Kabar Baik Di Hari Jadi Ke 27 Rohul Bupati Anton Ekonomi Tumbuh 6,79%LAMR Rohul Anugerahkan Gelar Kehormatan kepada Bupati dan Wakil BupatiPolres Rohul Bersama Baznas Resmikan Rumah Layak Huni di Rambah Hilir Wujud Nyata Polisi Bersama MasyarakatLapas Pasir Pangarian Bentuk Tim Pencarian Warga Binaan Yang Melarikan Diri Dan Berkordinasi Dengan Aparat Penegak HukumKejari Rokan Hulu Musnahkan Barang Bukti 78 Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum TetapDR.Achmad M.Si Anggota DPR RI/MPR RI Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan Gandeng Generasi MudaBupati Anton Hadiri Wisuda XXV Universitas Pasir Pengaraian Di Islamic CenterDPC Demokrat Rohul Gelar Donor Darah di HUT ke-25 Partai DemokratBupati Rohul Diwakili Staf AhliI Wisuda XXV Universitas Pasir Pangaraian Di Islamic Center

500 Massa AMPUH Gelar Aksi Minta Pimpinan Baru KPK Segera Dilantik

500 Massa AMPUH Gelar Aksi Minta Pimpinan Baru KPK Segera Dilantik

Sekitar 500 Massa Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Geruduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pimpinan baru KPK untuk segera dilantik. Aksi ini membentangkan spanduk panjang sekitar 25 meter bertuliskan Mendukung Pimpinan Baru KPK, Lantik Pimpinan Baru KPK dan Bubarkan Wadah Pegawai KPK.

Menurut Sufriadi Korlap Aksi, di depan kantor KPK Jl. Persada Kuningan, Kamis, (19/09/2019) mengatakan, peningkatan kinerja dan prestasi pemberantasan korupsi sejatinya harus dimulai dari pembenahan di internal KPK. Yaitu dengan menertibkan atau meniadakan sekelompok orang dalam WP KPK yang merasa jadi paling berkuasa atau menganggap diri dan kelompoknya sebagai penguasa KPK dengan membangun ‘negara dalam negara’.

Kata Sufriadi, mereka (kelompok dalam WP KPK) adalah sumber dari segala sumber kekisruhan dan “fiksi laten dan nyata dalam KPK. Mereka juga telah jadi hambatan utama bagi kemajuan dan peningkatan kinerja pemberantasan korupsi.

"Karena itu harga mati WP harus “dibasmi agar sistem di KPK kembali sehat. Agar pimpinan KPK dapat bekerja profesional, independen dan tidak tersandera oleh kepentingan dan tekanan WP KPK," teriak Sufriadi dalam orasinya.

Oleh karena itu terang Sufriadi, sebagai civil society yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) menggelar aksi siang ini untuk mendukung agar UU dan Pimpinan KPK yang baru adalah harapan yang mencerahkan bagi pemberantasan korupsi ke depan.

Selain itu Sufriadi juga mendukung dan mendesak pimpinan KPK yang baru harus bisa menertibkan internal KPK.

“WP KPK wajib dibubarkan agar pemberantasan korupsi tidak terhambat dan terganggu. Apalagi jelas WP telah jadi alat politik. Kami minta agar internal KPK harus dirombak total agar tercipta sistem yang sehat dan kuat untuk masa depan pemberantasan korupsi,” pungkasnya.**

Sumber : Barisanpembaruan. Com

Tag berita