HandalNews Riau, Rohul || - Komisi V DPRD Provinsi Riau meninjau langsung pelayanan pasien BPJS di RSUD Rokan Hulu. Peninjauan dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi V, Haji Abdul Kasim, Rabu (28/10/2026).
Haji Abdul Kasim mengatakan, kunjungan ini untuk memastikan pelayanan rumah sakit berjalan maksimal dan benar-benar dirasakan masyarakat Rokan Hulu.
Dari hasil peninjauan, RSUD Rokan Hulu tercatat melayani sekitar delapan puluh ribu penduduk dalam satu bulan. Ia menegaskan rumah sakit daerah tidak boleh membatasi pelayanan.
"Kita minta kepada rumah sakit tidak ada batas untuk melayani masyarakat. Harus 24 jam melayani masyarakat," tegasnya.
Dalam kunjungan itu, juga dibahas soal pembiayaan BPJS. Komisi V mengusulkan agar iuran BPJS kelas 3 nantinya dibebankan kepada APBN, sehingga tidak lagi membebani anggaran daerah.
"Jadi daerah tidak terbebani dengan pembayaran iuran BPJS. Itu hanya meliputi kelas 3 saja, bukan keseluruhan. Jika BPJS-nya melalui perusahaan, tentu yang bayar adalah perusahaan," jelas Direktur RSUD Rokan Hulu dr. Zuldi Afki, Sp.P.
Tak hanya itu, Komisi V juga menyoroti transparansi kapasitas rumah sakit rujukan. Menurut dr. Zuldi, dalam sistem aplikasi BPJS seharusnya terlihat berapa kapasitas kosong di RS Arifin Achmad maupun di RS Awal Bros.
"Tapi kenyataan sekarang, istilah dari mereka, kalau ada orang dalam itu bisa dilayani dengan cepat. Masyarakat biasa susah mendapat rujukan," ujarnya.
Pada kesempatan itu, dr. Zuldi menambahkan, dengan adanya pembangunan gedung baru dan fasilitas yang sudah memadai untuk penanganan penyakit, namun tentu harus didukung dengan penempatan dokter spesialis.
"Semakin banyak dokter spesialis yang ditempatkan di RSUD Rokan Hulu, semua penyakit bisa ditangani di Rokan Hulu tanpa harus melakukan rujukan," pungkasnya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Komisi V akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang seluruh Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, dan Direktur Rumah Sakit Swasta se-Riau. (Sumber Sorot perkara)
