LIVE NEWSROOM 01.09.2026 Berita • Fakta • Perspektif
Inspirasi Anak Bangsa
BREAKING
Peduli Kesehatan di Tengah Kabut Asap,Polres Rohul dan Polsek Jajaran Bagikan Ribuan Masker kepada Pengguna JalanAtas Arahan Bupati Disdikpora Rokan Hulu Keluarkan Surat EdaranMitigasi Kebakaran, Lapas Pasir Pangarayan Pasang Stiker No Smoking dan Tetapkan Smoking AreaPolres Rohul Gelar Press Release, Bandar Narkotika di Rambah Ditangkap dengan Sabu 1,03 Kilogram dan 246 Butir EkstasiKalapas Pasir Pangarayan Hadiri Upacara Penurunan Bendera HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kantor Bupati Rokan HuluPenurunan Bendera Merah Putih di HUT ke-81 RI di Rokan Hulu Berjalan SuksesSPRI Rokan Hulu Berbagi di Dua Panti Asuhan, Semarakkan HUT RI ke-81 dengan KepedulianRapat Anggota Primkopasindo Lapas Pasir Pangarayan Bahas Agenda Kemajuan KoperasiKakanwil Ditjenpas Riau Tinjau Lapas Pasir Pangarayan, Tekankan Disiplin dan Zero HALINARLapas Pasir Pangarayan Tegaskan Komitmen Berantas Pelanggaran, Bantah Dugaan Praktik Ilegal

Direktur FORMASI "Kapan KPK Menahan Walikota Dumai"

Direktur FORMASI "Kapan KPK Menahan Walikota Dumai"
Muhammad Nurul Huda

HandalNews Riau, Pekanbaru - Dugaan kasus suap yang menetapkan Walikota Dumai Zulkifli AS sebagai tersangka semenjak hari Jumat Tanggal 4 Oktober 2019 yang lalu, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sampai saat ini masih bebas menghirup udara segar.

Apakah KPK dikepemimpinan saat ini menutup mata terhadap kasus dugaan korupsi Walikota Dumai ini.

Kondisi yang kurang adil ini dipertanyakan Direktur FORMASI RIAU. Sebagaimana yang disampaikan Direkturnya, Dr. Muhammad Nurul Huda, SH.MH kepada awak media hari ini Senin (1/6/2020).

“New Normal sudah mulai berjalan. pertanyaannya, kapan KPK menahan Walikota Dumai, Zulkifli AS yang sudah jadi tersangka dugaan korupsi,” ungkap Direktur FORMASI RIAU itu.

Belakangan karena ada wabah Covid-19 sudah berjalan beberapa bulan kemudian dilanjutkan dengan ditetapkannya New Normal oleh pemerintah seharusnya tidak ada lagi yang memperlambat proses penegakan hukum tindak pidana korupsi ini.

Perkara yang menetapkan Zulkifli AS sebagai tersangka KPK karena memberikan uang suap Rp 550 juta kepada mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditrektorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Yaya Purnomo. di duga suap tersebut diberikan agar Yaya cepat memuluskan anggaran DAK di Kota Dumai.

Selain itu, Zulkifli menerima sejumlah uang Rp 50 juta dan fasilitas hotel di Jakarta. Penerimaan gratifikasi itu sangat berlawanan dengan jabatannya sebagai Wali Kota Dumai.

Sebelumnya Direktur FORMASI RIAU ini sudah berkali-kali mendesak KPK untuk menuntaskan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjadikan Zulkifli AS serta Kepala Daerah lain juga pejabat di Kementerian sebagai tersangka.

Editor : Leni Widiya

Sumber: DR. Muhammad Nurul Huda S.H.,M.H