HandalNews Riau, Pekanbaru - Tiga nyawa kembali melayang di lingkungan kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Jumat (24/2/2023). Kasus serupa bukan hanya sekali ini terjadi di lingkaran perusahaan plat merah itu.
Beberapa peristiwa lainnya juga sudah pernah terjadi. Hingga, ada panggilan pihak PHR untuk memberikan keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.
Ketua DPRD Riau Yulisman menyikapi persoalan itu mengarahkan agar dibantu panitia khusus (Pansus) untuk menyelesaikan persoalan yang masih terulang. Yulisman menyebut, beberapa waktu lalu DPRD juga menggelar rapat dengar pendapat (RDP).
"Kita tidak main-main soal nyawa manusia dan saya berharap ini harus ditanggapi dengan serius," tegas Yulisman, Sabtu (25/2/2023).
Yulisman menceritakan, saat hearing lalu, Pimpinan PHR pun tidak hadir dengan berbagai alasan. Ketidakhadiran pimpinan PHR menyulut kekecewaan pimpinan DPRD Riau. Saat itu, ada tujuh nyawa melayang. Ditambah kejadian Jumat kemarin, total sudah 10 nyawa melayang.
"Tentu kita kecewa, karena sudah diagendakan sebelumnya, ternyata Dirut berhalangan hadir," kata Yulisman.
Yulisman juga meminta agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk bekerja menuntaskan persoalan di PHR yang menyebabkan kematian pekerja tersebut.
"Ini lembaga terhormat jangan sampai dilecehkan seperti ini, diundang untuk memberi keterangan tidak mau hadir," kata Yulisman lagi.
Yulisman juga menambahkan, kondisi seperti ini dianggap PHR tidak beretika sebab tak mengkonfirmasi Dirut PHR Jaffee A Suardin tak bisa hadir saat itu.
"Ini kan masalah etika, kalau memang bapak sudah sodorkan tanggal ini dan Pak Jafee tak bisa, bapak bisa hubungi kami. Ini tak punya etika rasanya, komunikasi bapak itu harus ada," tegas Yulisman.
Sementara Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti menambahkan, sebelumnya berulang kali Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V dibatalkan karena Jafee tak hadir. Tapi PT PHR tak juga belajar dan tetap mengirimkan perwakilan tanpa Jafee.
"Ini diakibatkan satu orang. Kita ingin bicarakan hal yang besar, tapi karena satu orang ini kita tidak bisa berkomunikasi, berdiskusi," kata Poti.
Ia menyebut percuma mengundang PT PHR karena terbukti tak menghormati panggilan DPRD Riau. "Diundang pun percuma juga, dia tak hadir," tegas Poti. (***)
